Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI memindahkan Herman Hery dari jabatan Ketua Komisi III DPR menjadi anggota Komisi VII DPR.
Ketua Fraksi PDIP DPR, Utut Adianto, mengonfirmasi hal tersebut. Menurutnya, pemindahan itu dilakukan pada Selasa (16/11).
"Betul dipindah dari [Komisi] III ke [Komisi] VII per tanggal 16 November," kata Utut kepada wartawan, Rabu (17/11).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyatakan pemindahan ini dilakukan dalam rangka penyegaran di Fraksi PDIP. Menurutnya, pemindahan ini juga merupakan bagian dari perjalanan karier di DPR RI.
"Ini tour of duty. Tour of duty biasa," katanya.
Utut belum menyebutkan nama pengganti Herman di jabatan Ketua Komisi III DPR. Menurutnya, nama pengganti Herman akan diumumkan oleh Ketua DPR, Puan Maharani.
"Biar nanti yang umumin Ketua DPR RI, bukan saya. Tanya saja," katanya.
Meski belum ada kepastian pengganti Herman, Wakil Ketua Komisi III DPR dari fraksi Golkar Adies Kadir menyebut kinerja pihaknya tak terganggu lantaran ada para wakil ketua.
"Karena kan ada wakil-wakil ketua yang lain. Jadi untuk pekerjaan kita enggak tergantung sama ini. Bisa bergantian aja," kata Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (17/11).
"Besok, kita komisi 3 akan melakukan kunjungan kerja, terkait dg RUU, masukan kejaksaan dan pengawasan. Jadi, kalau besok mungkin kosong ya," kata dia.
Herman Herry selama memimpin Komisi III telah menjalankan sejumlah tugas krusial mengawal kinerja parlemen yang berurusan dengan ruang lingkup hukum, HAM, dan keamanan.
Dia pernah memimpin uji kelayakan Jenderal pol Listyo Sigit Prabowo sebelum ditetapkan sebagai Kapolri. Belakangan Herman juga memimpin fit and proper test 11 calon hakim agung.
Saat kasus korupsi bansos Covid-19 dengan tersangka eks Mensos Juliari Batubara masuk tahap penyidikan, nama Herman disebut mendapat jatah paket bansos Covid-19 bersama Ihsan Yunus dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial Adi Wahyono.
Namun, dua nama kader PDIP itu tak lagi disebut dalam dakwaan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Al Fath, menanggapi soal usulan politikus PDIP yang mendorong institusi Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau TNI. Rano menilai menggabungkan institusi Polri dengan Kemendagri tidaklah tepat.
Adapun usulan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri saat berbicara dugaan intervensi di Pilkada 2024.
"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Deddy menilai baiknya kepolisian fokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, baiknya bukan menjadi ranah kepolisian.
"Tugas polisi mungkin jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui. Menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," tutur anggota DPR RI ini.
"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," tambahnya.
Waka Komisi III DPR Tolak Usulan
Rano menyebut tak menemukan adanya dugaan intervensi yang dilakukan Polri dalam Pemilu. Ia memandang usulan kewenangan Polri di bawah Kemendagri aneh.
"Nah hari ini semua berjalan baik dan lancar harusnya apresiasi bukan malah menyebarkan suatu hal yang menurut kami itu hoaks. Gimana seorang Polri bisa mengintervensi masyarakat secara keseluruhan kan aneh. Aneh kalau menurut saya," kata Rano ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Ia mengatakan penggabungan itu bukan merupakan keputusan yang tepat. Ia menilai sudah ada porsi kewenangan dari masing-masing lembaga.
"Bagi kami, mengembalikan institusi Polri baik dengan menggabungkannya dengan TNI maupun di bawah Kemendagri bukan merupakan alasan yang tepat untuk meminimalisir intervensi kepentingan di dalamnya, mengingat justru penghapusan dwifungsi tempo dulu ditujukan untuk mengentaskan kepentingan politik di kedua lembaga tersebut sehingga menjadikan keduanya sebagai lembaga yang independen sesuai dengan porsi kewenangannya masing-masing," ujar Waketum PKB ini.
Ia mengatakan kewenangan yang dipegang oleh Polri sudah berjalan sebagaimana mestinya. Justru, kedua lembaga tersebut harus dilakukan penguatan ke depannya.
"Dan Alhamdulillah, kami melihat bahwa tujuan besar reformasi tersebut saat ini sedikit-banyak telah tercapai. Meskipun belum sepenuhnya baik, evaluasi dan optimalisasi di semua lini tentu harus senantiasa ditingkatkan untuk menjadikan kedua lembaga di kemudian hari semakin unggul dalam melaksanakan tugas amanahnya masing-masing," imbuhnya.
tirto.id - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menetapkan pimpinan Komisi IV yang membidangi urusan pertanian, lingkungan hidup, serta kelautan dan perikanan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Komisi ini akan dipimpin Sudin, anggota DPR dari Fraksi PDIP.
Sudin akan didampingi empat wakil ketua: Dedi Mulyadi dari Fraksi Golkar, Budi Djiwandono dari Fraksi Gerindra, Hasan Aminuddin dari Fraksi Nasdem, dan Daniel Johan dari Fraksi PKB.
"Dapat disetujui dan ditetapkan?" tanya Gobel kepada hadirin.
"Setuju," anggota dewan sepakat.
Berikut daftar anggota Komisi IV DPR 2019-2024:
Yohanis Fransiscus Lema
Dedi Mulyadi [Wakil Ketua]
Aa Bagus Adi Mahendra Putra
Budi Satrio Djiwandono [Wakil Ketua]
Endah Setyawati Tohari
Hasan Aminuddin [Wakil Ketua]
Daniel Johan [Wakil Ketua]
Fahri Pahlevi Konggoasa
Emma Umiyatul Chusnah
Gobel juga menetapkan pimpinan Komisi V DPR RI pada hari yang sama. Komisi ini juga dipimpin politikus PDIP, Lazarus. Ia akan mengomandoi komisi yang lingkup kerjanya di bidang infrastruktur dan perhubungan.
Lazarus didampingi empat wakil ketua: Ridwan Bae dari Fraksi Golkar, Syarif Abdullah Alkadrie dari Fraksi Nasdem, A Riza Patria dari Fraksi Gerindra, serta Nurhayati Monoarfa dari Fraksi PPP.
Daftar lengkap anggota Komisi IV DPR 2019-2024:
9. Rifqinizamy Karyasuda
10. Jimmy Demanus Ije
1. Ridwan Bae [Wakil Ketua]
1. Ahmad Riza Patria [Wakil Ketua]
2. Andi Iwan Darmawan
1. Syarif Abdullah Alkadri
2. Sigit Sosiantomo [Wakil Ketua]
3. Suryadi Jaya Purnama
4. Syahrul Aidi Maazad
1. Nurhayati Monoarfa [Wakil Ketua]
Reporter: Bayu SeptiantoPenulis: Bayu SeptiantoEditor: Rio Apinino
